Minggu, 03 September 2017

Ada Perbaikan, Bukit Penanjakan Bromo Ditutup Tiga Bulan


POKER UANG ASLI - Bukit Penanjakan di Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, akan ditutup selama 3 bulan, mulai 11 September-10 Desember 2017. Penutupan dilakukan sehubungan adanya perbaikan sarana prasarana di area yang selama ini dikenal sebagai lokasi terbaik melihat sunrise dan panorama Gunung Bromo tersebut. "Penutupan resmi dimulai 11 September-10 Desember 2017. Mulai besok akan kami lakukan sosialisasi, kami kumpulkan semua pedagang, tukang ojek, pengemudi jip dan pelaku wisata lainnya agar tidak kaget kalau akan dilakukan perbaikan," kata Kasi I TNBTS, Sarmin, Penutupan tersebut tertuang dalam pengumuman resmi dari pihak TNBTS No PG 3/T.8/TU/TU.1/8/2017 tentang penutupan Bukit Penanjakan tertanggal 30 Agustus 2017 yang ditandatangani, Jhon Kenedie, sebagai Kepala Balai Besar TNBTS, di Malang. Meski kawasan Penanjakan ditutup, wisatawan masih bisa menikmati sunrise dan keindahan panorama Bromo di atas Bukit Kingkong dan Bukit Cinta," terangnya. Perbaikan sarana prasarana akan berdampak langsung pada roda perekonomian warga sekitar. Semakin nyaman lokasi di Penanjakan akan semakin banyak wisatawan. "Makanya kami minta pelaku wisata bersabar. Perbaikan ini agar wisatawan semakin nyaman," pungkasnya. Perbaikan sarana prasarana di kawasan bukit penanjakan merupakan bagian dari pengembangan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang merupakan salah satu destinasi wisata prioritas nasional. Selai TNBTS, juga ada Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Borobudur, Mandalika, Wakatobi, Pulau Morotai dan Labuan Bajo.

Pemerintah RI Diminta Desak Myanmar Hentikan Kejahatan ke Rohingya


AGEN JUDI TERPERCAYA - Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah Indonesia untuk aktif ikut ambil bagian dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan di Myanmar. Pasalnya kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar sudah semakin memprihatinkan. "Pemerintah Indonesia selayaknya melakukan upaya diplomasi kepada pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan kejahatan HAM yang diarahkan kepada komunitas Rohingnya.

Selain itu, pemerintah Indonesia seharusnya mendesak pemerintah Myanmar untuk mengizinkan Tim Pencari Fakta yang dibentuk Dewan HAM PBB pada Maret 2017 untuk mengungkap kebenaran, menuntut tanggungjawab para pelaku kejahatan HAM dan menjamin keadilan bagi para korban," ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam jumpa pers di HDI Hive Menteng, Jl. Probolinggo, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/9/2017). Menurut catatan Amnesty International, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) telah dialami penduduk di negara bagian Rakhine, terutama komunitas Rohingnya selama puluhan tahun karena tindakan sewenang-wenang pemerintah Myanmar. Pasalnya pemerintah Myanmar memandang komunitas Rohingnya dan milisi bersenjata di Rakhine sebagai ancaman atas kedaulatan mereka. "Pada 2016 misalnya aparat bersenjata Myanmar telah dengan sengaja melakukan pembunuhan kepada warga sipil, menembak secara serampangan di desa-desa, menangkap pemuda Rohingnya tanpa alasan jelas, memperkosa perempuan Rohingnya, dan merusak tempat tinggal serta harta benda mereka," ujar Usman.
Amnesty International juga mencatat pelanggaran HAM serius pada 2017 ini. Ratusan warga telah menjadi korban dalam bentrokan dengan aparat bersenjata pemerintah dan ribuan warga terpaksa mengungsi ke Bangladesh untuk menyelamatkan diri dari aparat bersenjata Myanmar. "Pada gelombang serangan tahun 2017 ini, pelanggaran HAM di Rakhine bahkan memaksa penduduk untuk meninggalkan tempat tinggal karena ancaman serius terhadap nyawa mereka serta melarikan diri ke arah Bangladesh sebagai negara tetangga. Sudah selayaknya pemerintah Bangladesh membuka pintunya bagi mereka yang mencari perlindungan dan menjamin kelangsungan penghidupan mereka selama di dalam pengungsian," kata Usman.
Amnesty International juga meminta Bangladesh membuka pintu bagi para pengungsi Rohingya. Usman berharap pemerintah Indonesia dan ASEAN mau menerima pengungsi Rohingya dan menyediakan tempat tinggal yang layak. "Amnesty international juga menyerukan pemerintah lndonesia serta negara ASEAN lainnya agar mau menerima para pengungsi komunitas Rohingnya dan menyediakan perlindungan serta tempat tinggal yang layak untuk mereka," harapnya.

Minggu, 27 Agustus 2017

PLN Siap Pasang 'SPBU' Mobil Listrik di Perkantoran


POKER UANG ASLI - PLN telah menyiapkan 875 Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) di seluruh Indonesia untuk mendukung pengembangan mobil listrik. Sementara ini sebagian besar SPLU digunakan untuk memasok listrik ke pedagang kaki lima (PKL).

SPLU ini nanti akan berfungsi seperti Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) yang selama ini sudah ada untuk mobil berbahan bakar minyak.

Tapi seiring dengan semangat pemerintah mengembangkan mobil listrik, ke depan PLN akan membangun SPLU alias 'SPBU' mobil listrik di tempat parkir kantor-kantor pemerintah maupun swasta. Dengan begitu, para pengguna mobil listrik bisa bekerja sembari mengisi baterai (charging).

"Pada waktu awal, SPLU dibangun untuk memberikan solusi di tempat-tempat penataan PKL. Tapi sebetulnya SPLU ini untuk mobil listrik, kita arahnya nanti ke perkantoran," kata Manajer Niaga dan Pelayanan PLN Disjaya, Leo Basuki, Senin (28/8/2017).

Sejumlah kantor pemerintahan dan swasta sudah menyatakan ketertarikannya untuk memasang SPLU di tempat parkir. "Kalau ada kantor yang sudah siap, pekerja-pekerjanya pakai mobil listrik, kita kasih khusus. Beberapa sudah ada yang meminta secara lisan, nanti kita support," ujar Leo.

Kantor-kantor yang sudah mulai menggunakan mobil listrik dan minta tempat parkirnya dipasang SPLU tak perlu membayar ke PLN. "Free, enggak ada biaya, kita beri sambungan gratis," tukasnya.

Tiap SPLU memiliki daya 5.500 VA dan dapat dimodifikasi agar kapasitasnya lebih besar. Itu cukup untuk mengisi baterai 10 motor listrik atau sekitar 6 mobil listrik.

"Motor listrik reguler rata-rata butuh 500 VA, jadi 5.500 VA bisa untuk 11 motor listrik. Kalau mobil listrik macam-macam, prototype yang kami coba 800 VA. Kalau butuh lebih besar dari 5.500 VA, tinggal kita modifikasi saja," papar Leo.

Sampai akhir tahun ini, PLN menargetkan khusus Jakarta saja ada 1.000 'SPBU mobil listrik'. Sekarang sudah ada 542 SPLU di Jakarta.

"Di Jakarta saja kita target 1.000 lokasi sampai akhir tahun. Kita jalan terus, tiap hari bertambah," tutupnya.

Sabtu, 26 Agustus 2017

MA Cabut Aturan Taksi Online, Ini Penjelasan Kemenhub


POKER ONLINE TERPERCAYA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerima salinan putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dengan nomor: 37 P/HUM/2017 tentang Uji Materi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Kemenhub akan taat azas dalam menyikapi putusan MA tersebut. Demikian disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hengki Angkasawan di Jakarta Selasa (21/8/2017).

Setelah putusan MA tentang Uji Materi PM 26 Tahun 2017 pada 1 Agustus 2017 diterima, Kemenhub akan taat azas dan patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, Kemenhub akan berkoordinasi dengan semua pihak untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan mencari upaya agar putusan MA tersebut tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

"Kemenhub akan taat azas pada hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk apa yang menjadi keputusan MA. Selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan semua pihak guna menyusun penataan yang terbaik yang dapat memberi ruang yang sama pada semua operator transportasi, khususnya di bidang angkutan jalan," tutur Hengki dalam keterangan tertulis, Selasa (21/8/2017).


Dalam putusan MA tersebut terdapat sejumlah pasal dari hasil pembahasan dalam persidangan yang dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

"Sedikitnya terdapat 14 poin dalam PM 26 Tahun 2017 yang dianggap bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh MA ke-14 poin ini telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan memerintahkan kepada Menhub untuk mencabut pasal-pasal yang terkait dengan 14 poin dalam peraturan menteri tersebut," kata Hengki.

Ia juga mengingatkan dalam menyelenggarakan usaha angkutan umum harus juga mengacu pada kemaslahatan masyarakat, yang dalam hal ini pemerintah harus mengatur ketertiban, kesetaraan dan keseimbangannya dalam berbagai kepentingan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan pengamat transportasi Djoko Setijowarno bahwa Transportasi orang harus mengandung unsur selamat, aman dan nyaman.

Pemerintah harus punya instrumen untuk mengawasi praktek bisnis transportasi di manapun untuk menjaga keseimbangan dan penataan transportasi secara nasional. Yang jelas, dengan keputusan Mahkamah Agung itu, apakah tarif taksi online akan kembali seperti semula tidak ada pembatasan?

Sebagai informasi, terdapat sedikitnya 6 orang yang kesemuanya adalah pengemudi angkutan sewa khusus yang menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan hak uji materiil terhadap sejumlah pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.



Jumat, 25 Agustus 2017

Djarot: Aksi Sindikat Saracen Merupakan Kejahatan Luar Biasa


POKER ONLINE TERPERCAYA - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai kasus penyebaran isu SARA oleh grup Saracen merupakan kejahatan luar biasa. Djarot meminta warga waspada dan tidak mudah diadu domba.

"Ini artinya warga masyarakat harus betul-betul waspada, cerdas dan memilah-milah untuk tidak mudah diadu domba dengan media sosial yang digerakkan oleh robot dan oknum-oknum yang memecahbelahkan bangsa, ini kejahatan yang luar biasa yang hanya berorientasi pada uang," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta Pusat, Sabtu (26/8/2017).

Menurut Djarot, pada peristiwa peristiwa politik, grup penyebar isu seperti Saracen ini biasanya beraksi untuk mendapatkan uang tanpa memperhitungkann dampaknya ke masyarakat. Aksi seperti ini akan sangat berbahaya dampaknya bila warga masih mudah terpengaruh oleh berita hoax.

"Makanya saya berharap kepolisian bisa untuk bisa melacak dan menindak tegas bukan hanya kelompok Saracen ini, tetapi siapa yang memesan, kan ini pesanan," ujarnya.

Djarot meminta polisi menindak tegas pelaku penyebar isu SARA dan ujaran kebencian, sebab pada 2018 nanti ada 171 wilayah yang menggelar pilkada. "Kejahatan-kejahatan siber seperti ini harus diberantas dengan tegas jelas," ujar Djarot.

Djarot mengatakan, saat ini sudah masuk era globalisasi tanpa batas. Kemajuan teknologi juga harus diantisipasi agar tidak menjadi sarana yang memecah belah bangsa.

"Mudah sekali negara kita dipenetrasi dari kepentingan asing dari luar untuk adu domba, makanya kita harus waspada, ini kan kita masuk globalisasi tanpa batas, kemajuan teknologi seperti ini benar-benar harus diantisipasi, orang bisa mengatakan ini sudah perang siber, bisa gitu," ujarnya


Pengacara Korban: Bos First Travel Habiskan Rp 1,7 M saat ke Mal


POKER UANG ASLI - Kuasa hukum korban penipuan First Travel, Aldwin Rahardian, mengaku mendapat laporan PPATK yang menerangkan gaya hidup glamor bos First Travel saat berbelanja ke mal. Bos First Travel dapat menghabiskan Rp 1,7 milyar dalam 1 kunjungan belanja di 1 toko dalam 1 mal.

"Sekarang kan makin terungkap harta-hartanya. Menurut PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), itu kalau belanja dalam satu mal geser di satu toko itu menghabiskan Rp 1,7 miliar. Jadi ada data yang mengatakan geser satu toko dalam satu mal itu habis Rp 1,7 miliar yang isinya perbelanjaan banyak tas," ujar Aldwin, Kamis (24/8/2017).

Aldwin mengatakan uang tersebut diduga bersumber dari First Travel. Aldwin juga menyebut terjadi penarikan besar-besaran pada Juni dan Juli dari rekening bos First Travel.

"Banyak kan (hartanya), misalkan pembelian restoran di London, terus kemudian pembayaran-pembayaran. Penarikan uang kan menurut PPATK di bulan Juni, Juli, ini menarik besar-besaran. Nah ini uangnya dialihkan ke mana untuk pembayaran apa," katanya.

Saat dimintai konfirmasi, Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengaku belum mengetahui kabar belanja Rp 1,7 miliar Bos First Travel di mal. Dia akan mengecek terlebih dahulu angka pasti dari kabar tersebut.

"Ini kan saya nggak tahu angka persisnya, nanti kami cek dulu ke siapa yang memberikan informasi tersebut," ujar Badaruddin Jumat (25/8).

Kembali ke Aldwin, dia mengatakan aliran dana yang ditarik tersebut dapat ditelusuri dan diupayakan untuk mengembalikan dana jemaah yang hilang entah ke mana. Namun harus ada putusan pengadilan yang menyatakan First Travel dalam keadaan pailit. Selain itu, transaksi keuangan First Travel dalam satu tahun ke belakang bisa dibatalkan.

"Ini bisa dibatalkan, misalkan ada yang dialihkan atau dihibahkan itu bisa dibatalkan. Kita harapkan nanti kurator itu mengurus memaksimalkan pailitnya," imbuhnya.

Negara tidak mungkin dibebani untuk mengganti uang jemaah First Travel yang hilang. Namun Aldwin berharap pemerintah melalui Kementerian Agama memiliki formula khusus dalam menangani korban. Pihaknya melihat selama ini hanya kepolisian yang banyak melakukan inisiasi.

"Kemenag kita harapkan juga lebih proaktif, karena Kemenag ini kan sebagai regulator, dia yang memberikan izin dan mencabut izin. Artinya, ketika Kemenag memperpanjang izin terakhir di 2016, evaluasi per 3 tahun itu kan harusnya ada pengawasan dievaluasi. Dan prasyarat izin itu keluar kan ada laporan keuangan masuk, sehat apa tidak perusahaan ini," jelasnya.

"Yang saya dengar kan tidak ada laporan itu masuk ke Kemenag, ini kan berarti ada apa-apa. Ini momentum membongkar semua hal, termasuk kalau ada oknum Kemenag yang terlibat, kenapa memberikan izin tanpa ada pengawasan dan report laporan keuangan yang jelas," pungkasnya.

Kamis, 24 Agustus 2017

Rooney Pensiun dari Timnas Inggris


AGEN JUDI TERPERCAYA - Sempat berharap bisa kembali memperkuat tim nasional Inggris, Wayne Rooney kini justru membuat keputusan mengejutkan. Rooney memilih pensiun dari timnas.

Rooney mulai terpinggirkan dari skuat Inggris usai jarang dimainkan Manchester United musim lalu. Kali terakhir Rooney tampil untuk Inggris adalah di laga kualifikasi Piala Dunia 2018 melawan Skotlandia pada November 2016.

Pindah ke Everton, Rooney berharap performanya bisa membawanya kembali ke timnas. Usai bikin gol di laga melawan Manchester City, Selasa (22/8) dini hari WIB lalu, penyerang berusia 31 tahun itu mengaku akan berbincang dengan manajer Inggris Gareth Southgate.

Tapi kini Rooney justru memutuskan untuk pensiun dari timnas. Rooney merasa sekarang waktu yang tepat untuk mundur.

"Luar biasa Gareth Southgate menghubungi saya pekan ini untuk mengatakan dia ingin memanggil saya ke skuat Inggris untuk pertandingan berikutnya. Saya benar-benar mengapresiasinya," Rooney mengatakan dalam pernyataan yang dirilis di situs resmi pribadinya.

"Namun, setelah berpikir panjang dan keras, saya katakan kepada Gareth bahwa saya sekarang sudah memutuskan untuk pensiun dari sepakbola internasional demi kebaikan."

"Ini adalah keputusan yang benar-benar berat dan sudah saya diskusikan dengan keluarga, manajer di Everton, dan mereka yang terdekat dengan saya."

"Bermain untuk Inggris selalu spesial untuk saya. Setiap kali saya dipilih sebagai pemain atau kapten, itu adalah sesuatu yang spesial dan saya berterima kasih kepada semua yang membantu saya. Tapi saya percaya ini adalah saatnya untuk mundur."

Rooney melakukan debutnya di timnas senior Inggris pada 2003. Sampai saat ini, Rooney tercatat sebagai top skorer sepanjang masa The Three Lions dengan 53 gol dari 119 kali penampilan.