Syahrini Pakai Sepatu Boot Swarovski Rp130 Juta

POKER UANG ASLI - Gaya busana penyanyi cantik Syahrini selalu mencuri perhatian setiap orang. Syahrini selalu tampil mewah dan glamor. Itu juga yang terlihat saat penyanyi sensasional ini menghadiri acara Lakme Trend Gala di kawasan Jakarta Pusat, Rabu malam, 18 Oktober 2017. Wanita berusia 35 tahun itu tampil glamor dengan sepatu boot bling-bling. Pelantun Jangan Memilih Aku ini mengenakan busana serba hitam dengan sentuhan berwarna perak. Untuk atasannya, pemilik nama lengkap Rini Fatimah Jaelani ini tampil dengan atasan hitam berlengan panjang. Kemudian, untuk bawahannya, dia memilih legging senada. Syahrini melengkapi penampilannya dengan sepatu boot setinggi paha. Siapa sangka sepatu bling-bling bertabur swarovski tersebut merupakan merek dari rumah mode Paris Yves Saint Laurent. Tipe Niki Swarovski crystal embellished leather knee boots ini dibanderol sekitar Rp130 juta. Sebagai pelengkap, Syahrini memilih kacamata hitam bermerek Tory Burch. Meski tidak diketahui harga aslinya, kacamata tersebut menjadi item fesyen statement kedua pada penampilannya setelah sepatu boot. Sementara itu, untuk make-up, pemilik jargon sesuatu itu terlihat flawless dan segar. Untuk tatanan rambut, dia menatanya menjadi ponytail.

Kasus Pedofil Anak Nafa Urbach, Polisi Periksa Saksi

DOMINO QQ - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya masih menangani kasus pedofil dan pornografi yang menimpa Nafa Urbach serta anaknya. Agenda kali ini merupakan BAP terhadap dua saksi. Pengacara Nafa, Sandy Arifin, mengungkapkan bahwa dua saksi adalah orang-orang terdekat Nafa. Keperluan BAP dilakukan sebagai bentuk penguatan data terhadap kasus ini. "Dari manajemen Mbak Nafa, ada dua yang waktu itu buat laporan awal dan dijadikan saksi untuk menjelaskan kejadian," ujarnya, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Rabu, 18 Oktober 2017. Lebih lanjut, Sandy menjelaskan bahwa ketika kejadian, dua saksi tersebut adalah orang pertama yang diberitahu. Proses pemeriksaan tadi berlangsung selama setengah jam. “Tadi BAP dan saksi yang bersangkutan langsung kembali. Baru dikabarin tadi karena Mbak Nafa ada urusan di sekolah," kata Sandy. Kedua saksi diminta menjelaskan duduk perkara saat awal terjadi. Selanjutnya, pihak kepolisian akan membawa permasalahan ini ke meja hijau. "Kasus ini akan dilimpahkan ke kejaksaan dan dilakukan sidang," tutur pengacara Sandy Arifin. Dalam proses pemeriksaan saksi ini, Nafa tak hadir. "Mbak Nafa tadi malam sudah konfirmasi, tapi saya baru ada kabar kalau dia enggak bisa hadir hari ini," ujarnya. Lebih lanjut, Sandy menjelaskan bahwa Nafa memiliki agenda dadakan di sekolah buah hatinya terkait audiensi. Sang pengacara menjelaskan bahwa pada agenda pemeriksaan yang akan datang, kliennya bakal hadir mengawal proses hukum. "Mbak Nafa masih di sekolah anaknya karena hari ini tidak bisa ditinggal, ada audiensi antara orangtua murid dan guru. Insya Allah besok mereka hadir," kata Sandy. Kedua saksi berasal dari manajemen Nafa ini juga dijelaskan Sandy bisa menjadi penguat bukti untuk kasus ini. Besok, Kamis, 19 Oktober 2017, Nafa pun diperkirakan akan hadir memenuhi panggilan polisi untuk menjalani proses BAP tambahan. "Nanti pihak Mbak Nafa harus hadir saat persidangan. Dua saksi tersebut akan menguatkan (bukti) Mbak Nafa," tutur Sandy Arifin.

Bupati Lebak Angkat Bicara Soal Video Ngamuk yang Viral

Poker Online Terpercaya - Video Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya ngamuk menggunakan bahasa sunda beredar dan menjadi viral di media sosial. Iti menganggap hal itu tindakan spontan saat dirinya melihat sebuah bangunan berdiri tanpa izin.

Iti mengungkapkan, tindakannya marah-marah kepada warga pemilik bangunan di dekat gerbang masuk menuju kawasan Baduy karena dirinya merasa kaget ada bangunan berdiri tanpa sepengetahuannya. Belum lagi, kata dia, dirinya merasa bertanggungjawab atas apapun bentuk pembangunan di daerah yang dipimpinnya.

"Itu kan spontan yah tidak sengaja dan itu rasa kaget saya. Jadi justru Seperti yang selalu dipertanyakan masyarakat mana tanggungjawab pemerintah daerah bagaimana bukti pembangunan," kata Iti kepada wartawan seusai menghadiri acara Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah dengan KPK di Aula DPRD Kota Cilegon, Rabu (18/10/2017).

Menurutnya, tugu Baduy merupakan bentuk pembangunan yang ia bangun. Dengan berdirinya ruko di dekat itu, ia merasa karya pembangunannya dirusak oleh segelintir orang.

"Itu salah satu bukti bentuk pembangunan yang saya bangun tapi justru dirusak oleh masyarakat untuk kepentingan segelintir orang dan pribadinya," kata dia.

Menurutnya, dengan gencarnya pembangunan yang ia lakukan, masyarakat harusnya bahu-membahu membantu pemerintah dalam proses pembangunan di Kabupaten Lebak. Ia menilai, tugu Baduy itu dibangun dari pajak rakyat dan sudah semestinya diperuntukkan bagu rakyat pula.

"Saya bilang boro-boro ikut menjaga dan memelihara dan bergotoyong royong dalam pembangunan. Menjaga dan merawat saja tidak ada, ini malah lebih merusak. Artinya kan ini kan bangunan yang dibangun dari pajak masyarakat, ini bentuk tanggungjawab saya bahwa dari pajak rakyat bentuknya apa? Ya pembangunan," kesalnya.

Warga AS Demo, Minta WNI Korban Tragedi 98 Tak Dideportasi

AGEN JUDI TERPERCAYA - Sejak melarikan diri dari kerusuhan 1998 di Indonesia hampir dua dekade yang lalu, Meldy dan Eva Lumangkun membangun kehidupan di pinggiran kota New Hampshire, Amerika Serikat dan membesarkan empat anak mereka di negara itu. Status mereka yang tinggal secara ilegal telah lama ditolerir oleh Imigrasi Amerika Serikat. Namun saat mereka datang ke kantor Imigrasi di Manchester pada Agustus lalu untuk melaporkan diri, mereka diminta membeli tiket kembali ke Indonesia dan harus ke luar dari AS dalam waktu dua bulan. "Kami takut pulang. Kami takut akan keselamatan anak-anak kami. Di sini, anak-anak kami bisa hidup dengan aman," kata Meldy Lumangkun sebagaimana diberitakan Reuters Selasa, 17 Oktober 2017. Keluarga Lumangkun termasuk di antara sekitar 2.000 orang Tionghoa yang melarikan diri ke AS untuk menghindari kerusuhan ekonomi terbesar di Asia Tenggara yang menewaskan sekitar 1.000 orang pada tahun 1998 pada puncak krisis keuangan Asia termasuk di Indonesia. Mereka juga berada di antara puluhan ribu imigran ilegal di AS yang sekarang menghadapi kemungkinan deportasi setelah Trump membuka kembali kasus orang-orang seperti Lumangkun yang mendapat penangguhan hukum di bawah pemerintah sebelumnya. Selama masa kampanyenya, Trump mengatakan, dia akan membersihkan Amerika dari jutaan imigran ilegal. Sejak Trump di Gedung Putih, penangkapan imigran meningkat tiga kali lipat sejak awal tahun menjadi rata-rata 142 orang per hari. Lumangkun merupakan warga Indonesia yang berada di New Hampshire bersama dengan sejumlah WNI lainnya. Dia mengatakan, mereka takut akan diskriminasi atau kekerasan agama jika kembali ke Indonesia. Berdasarkan kesepakatan tahun 2012 dengan otoritas imigrasi AS, sekitar 69 orang Indonesia yang tinggal di New Hampshire diizinkan untuk tinggal di sana. Sementara komunitas mereka termasuk gereja dan warga AS di lingkungan keluarga Lumangkun di New Hampshire ikut berunjuk rasa untuk meminta agar keluarga tersebut tak dipulangkan. Bahkan salah satu Senator AS bernama Hassan ikut dalam aksi dan memeluk para demonstran yang meminta agar WNI dan anak-anaknya itu tidak dipulangkan ke Indonesia.

Pro Kontra Soal Desa Berjuluk 'Kampung Poligami' di Sidoarjo

Poker Online Terpercaya - Julukan menjadi kampung poligami ternyata sempat menjadi pro dan kontra. Namun untuk tetenger (Penanda), warga Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, rela menjadikan Wayo sebagai nama jalan.

Sebagian warga setuju dan tidak setuju. Warga yang setuju itu beralasan karena Jalan Wayo bisa buat tetenger (Penanda) bagi sopir angkutan desa yang menurunkan penumpang. Namun warga yang tidak setuju, lantaran image tersebut menempel sampai kapan pun. Namun pada akhirnya, warga setuju Jalan Wayo tetap digunakan.

"Jalan Wayo ini sudah terkenal. Kalau diganti, khawatirnya orang yang mencari alamat kesulitan. Khususnya saat naik turun angkutan desa," kata Basiri (53), warga RT 2 Desa Kedung Banteng, Selasa (17/10/2017).

Dia mengakui beberapa tahun lalu, warga wayuh (Punya istri lebih dari 1) dengan perempuan dari desa lain. Namun mereka yang wayuh tidak tinggal serumah atau satu kampung, melainkan dari desa lain.

"Pada saat itu warga yang senang wayuh karena uangnya banyk. Mereka kerja di tambak atau ada yang memiliki tambak sendiri. Pada era 1990-an penghasilan pekerja tambak sangat banyak. Namun sekarang penghasilan petambak sudah tidak seperti dulu. Bahkan yang memiliki tambak sudah tidak ada lagi," jelas Basiri.

Kepala Urusuan Kesejahteraan Rakyat Desa Kedung Banteng, Sukatib menjelaskan image sebagai desa wayo di lingkungan RT 2 sudah tidak ada.

"Banyak pemuda sini yang tidak tahu asal usul Jalan Wayo. Kalaupun ada yang faham asal usulnya, mereka tetap cuek-cuek saja. Sebab cerita itu cerita lama dan akan hilang dengan sendirinya," tegas Sukatib.

Menanti Pelayanan Publik Era Anies-Sandi

BANDAR POKER TERBAIK - Bangunan itu berdiri kokoh di Jalan HR Rasuna Said Kav C 22, Karet, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Layaknya sebuah mal, gedung tiga lantai tersebut tampak megah. Namun, itu bukan sebuah pusat perbelanjaan melainkan tempat pelayanan publik. Bernama Mal Pelayanan Publik (MPP), tempat itu menjadi pusat pelayanan kepada warga Jakarta. Di sana, warga dapat mengurus berbagai dokumen dan perizinan, di antaranya paspor, surat izin mengemudi (SIM), hingga pajak. Adalah Gubernur DKI Jakarta saat itu Djarot Saiful Hidayat yang meresmikan mal tersebut, Kamis, 12 Oktober 2017. Pelayanan di mal itu dibuka Senin-Sabtu. Waktu pelayanan untuk Senin-Jumat dimulai pukul 07.30 WIB hingga 15.00 WIB. Adapun Sabtu, pelayanan dibuka jam 07.30 WIB hingga 13.00 WIB. Sejak dibuka, masyarakat antusias mendatangi MPP. Setidaknya hal itu terlihat dari kunjungan warga, Senin, 16 Oktober 2017. “Ada sekitar 100 orang yang datang hari ini,” ujar Fajar, satpam MPP, Senin, 16 Oktober 2017. Ketika memasuki gedung tersebut, pengunjung dapat mengambil nomor antrean pelayanan lebih dulu. Sebuah mesin dengan layar sentuh untuk mencetak nomor antrean terletak di sisi kanan pintu masuk. Warga yang ingin mengurus dokumen atau perizinan, bisa mengambil nomor antrean dengan menekan layanan yang dituju di layar. Nomor antrean lantas akan tercetak dari mesin tersebut. Terdapat meja-meja pelayanan bak meja customer service di bank-bank. Tak hanya itu, pada lantai satu terdapat layanan izin pembangunan dan tata ruang, izin aktivitas usaha, fast track service, pick up counter. Sementara itu, pada lantai dua, terdapat layanan pertanahan, priority service, consultation room, hingga Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selanjutnya, pada lantai tiga terdapat layanan antara lain, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Polda Metro Jaya, PLN, Badan Pajak, dan Retribusi Daerah DKI Jakarta. Juga terdapat layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, Kanwil BPN DKI Jakarta, Bank DKI, Jasa Raharja, BPJS Ketenagakerjaan, hingga BPJS Kesehatan. Ada 340 layanan yang diberikan di mal ini. Terdiri atas 296 pelayanan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 34 pelayanan pemerintah pusat. “Diharapkan benar-benar, warga yang minta pelayanan apa pun itu bisa datang ke sini tanpa mondar-mandir," kata Djarot di Kuningan, Jakarta, Kamis, 12 Oktober 2017. Awalnya, pembangunan MPP digagas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, pada 8 September 2017. Djarot menilai, gagasan tersebut sejalan dengan program Pemprov DKI Jakarta yang ingin menyiapkan gedung untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta. Gagasan itu lalu dituangkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017. Mal ini menjadi proyek percontohan nasional. Nantinya, Kemen-PAN akan mendorong pemerintah provinsi lain untuk membuka mal serupa. "Bukan hanya di Jakarta. Di Surabaya juga ada nanti, di Makassar juga ada. Kami harapkan akan menular ke seluruh Indonesia," kata Asman. Sejumlah pihak lantas berkolaborasi mewujudkannya. Mereka antara lain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, unit-unit peIayanan publik lainnya di Jakarta, baik pusat, daerah, BUMN, BUMD, dan swasta lainnya. Mal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi warga Jakarta. “Sekarang eranya pemerintah harusnya proaktif untuk mempermudah urusan yang dihadapi oleh publik, pemerintah yang repot, memang pemerintah harus repot, masyarakat yang kami mudahkan,” ujar Djarot. Tanggung jawab pengelolaan MPP berada di tangan Pemprov DKI Jakarta. Saat ini, Djarot telah mengakhiri masa jabatannya. Kini, tampuk kepemimpinan Pemprov DKI dipegang Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Keduanya telah dilantik Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Senin, 16 Oktober 2017. Problem Jakarta Tugas Anies-Sandi bukan hanya terkait pengelolaan Mal Pelayanan Publik. Soal reformasi birokrasi juga menjadi pekerjaan Anies-Sandi. Djarot meminta, reformasi birokrasi yang dibangun sejak era Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pemerintah Provinsi DKI bisa terus dilanjutkan. Dengan reformasi birokrasi, Pemprov DKI berarti sudah fokus untuk kepentingan rakyat. "Lepaskan dari kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, golongan, bahkan partai politik. Fokus kepada kesejahteraan rakyat, fokus pemberdayaan rakyat, fokus bahwa kami adalah pelayan masyarakat," kata Djarot di Balai Kota DKI, Minggu, 15 Oktober 2017. Persoalan layanan publik lainnya pun kini menjadi tanggung jawab keduanya. Di antaranya soal transportasi. Salah satu pekerjaan rumah Anies-Sandi, menurut Djarot, terkait proyek mass rapid transit (MRT). Pada 2018, seluruh jaringan jalan sudah selesai. “Sehingga jalan bersih dan tata trotoar Sudirman-Thamrin termasuk light rail transit (LRT) harus dibereskan. Karena tidak mungkin selesaikan Jakarta tiga tahun dengan problem yang sudah menahun," kata Djarot. Masalah transportasi juga menjadi sorotan Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution. Menurut dia, pekerjaan rumah pertama Anies dan Sandi antara lain yaitu hak atas transportasi publik. Transportasi yang manusiawi, baik yang berbasis rel atau bus, merupakan salah satu janji politik pasangan ini. Hingga berakhirnya periode 2012-2017, tiga gubernur yang sempat memimpin, yaitu Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot dinilai belum berhasil memenuhi hak konstitusional warga negara Jakarta, khususnya hak atas transportasi publik yang manusiawi. “Masalah utamanya kemacetan," ujar Maneger, Senin, 16 Oktober 2017. Hal senada dilontarkan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. Soal kemacetan menjadi salah satu persoalan Jakarta. Jumlah kendaraan yang setiap hari bertambah harus dikelola dengan baik. "Kalau tidak dikelola, ini kendaraan makin banyak, ya makin susah. Ya nanti ada kebijakan apa dari bapak gubernur, ya kami tunggu," ujar Saefullah di Balai Kota, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2017. Saat ini, Jakarta sudah sesak dengan kendaraan. “Sekarang ini kan rasionya, setiap empat orang Jakarta itu satu roda empat. Setiap dua orang Jakarta itu satu sepeda motor,” Saefullah menambahkan. Soal transportasi termasuk dalam 23 program kerja yang telah disiapkan Anies-Sandi. Seperti dikutip dari laman resmi Anies-Sandi, keduanya akan membangun sistem transportasi umum yang terintegrasi dalam bentuk interkoneksi antarmoda, perbaikan model manajemen layanan transportasi umum, dan memperluas daya jangkau transportasi. Anies-Sandi juga akan melakukan pengintegrasian sistem transportasi umum dengan pusat permukiman, pusat aktivitas publik, dan moda transportasi publik dari luar Jakarta. Saat menjalankan kepemimpinannya nanti, Anies akan berusaha merealisasikan 23 janji kampanye. "Kami berencana menunaikan semua yang menjadi janji. Biasanya orang sebut program kerja. Kami menyebutnya janji, 23 janji, bukan program," kata Anies. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, berharap Anies-Sandi bisa melakukan perubahan bagi masyarakat ibu kota. "Laksanakan janji politik saat kampanye, lakukan perubahan buat masyarakat Jakarta," kata Tjahjo.

Sopir Ojek dan Taksi Online Kepung Gedung Sate Bandung

Poker Online Terpercaya - Pengemudi transportasi online mengepung jalan depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (15/10/2017). Mereka berkumpul untuk melakukan aksi damai dan doa bersama.

Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, pengemudi ojek dan taksi berbasis aplikasi ini mulai berdatangan pukul 10.00 WIB. Mereka datang dengan mengenakan seragam serba hijau. Hampir seluruh area jalan dipenuhi. Massa menyemut mulai dari Jalan Sentot Alibasyah, area depan pagar Gedung Sate, tangga lapangan Gasibu, hingga pertigaan Gasibu arah Surapati.

Sebagian besar massa berasal dari perusahaan transportasi online seperti Gojek dan Grab. Dengan adanya kumpulan massa itu, sebagian Jalan Diponegoro khususnya di depan Gedung Sate ditutup sementara waktu.

Salah seorang pengemudi ojek online Azan (47) mengatakan aksi ini dilakukan sebagai upaya menyelesaikan polemik antara transportasi online dan konvensional. Sehingga, bisa berjalan beriringan.

"Tujuannya cuma satu, kita ingin damai. Tidak mau ada gesekan lagi di lapangan, kita sama-sama cari makan," ungkap ayah empat anak itu.

Ratusan anggota polisi terlihat melakukan pengamanan di depan Gedung Sate. Hingga berita ini diturunkan aksi damai dan doa bersama itu belum berlangsung. Namun, massa terus berdatangan menguasai jalanan.

Sambil menunggu berlangsungnya aksi damai dan doa bersama ini, massa menyanyikan lagu Halo Halo Bandung.