Sheila Marcia Akui Tak Bicara Dengan Anji Sebelum Bawa Anak ke Bali

BANDAR JUDI TERPERCAYA - Selama dua tahun terakhir, artis cantik Sheila Marcia banyak muncul di dunia entertainment lagi. Namun keputusan drastis ia buat dan anak-anaknya kini kembali tinggal di Bali. Meski demikian Sheila Marcia menyatakan bahwa ia tak memaksa anak-anaknya. "Iya dong nggak usah ditanya, nggak-nggak, aku orang tua yang open sama anak, jadi nggak maksa (tinggal di Bali)," ujar Sheila Marcia di kawasan SCBD, Jakarta Pusat, Rabu (13/09). Setelah membawa ke Bali, ini juga berarti salah satu anaknya yaitu Leticia tak bisa bertemu dengan sang ayah yaitu Anji. Meski menyatakan anaknya bahagia di Bali, Sheila memilih untuk tidak mempostingnya di instagram dengan pertimbangan banyaknya pedofil. "Hehe ya gimana ya, nggak apa ya kalian lihat sendiri. Tapi aku nggak posting foto anak di sosmed karena ngeri sekarang banyak pedofil, mereka tau anaknya siapa. Anak aku tuh jadi anak yang normal aja dulu, tapi kalau mereka mau di entertainment baru gitu," ujarnya. Sheila mengaku ada handphone yang bisa dipakai untuk berkomunikasi dengan putrinya. Di sisi lain tentang alasan mengapa dirinya tak memberitahu Anji sebelum membawa Leticia ke Bali, menurut Sheila Marcia itu adalah haknya sebagai orangtua tunggal. Ia pun meminta Anji menghormati dirinya, apalagi nama pria tersebut tak ada di akta kelahiran Leticia. "Nggak ada, anak satu Daei Sheila Marcia Joshep akte. Hmm kalau itu respect, I can respect them back," tandasnya.

Jokowi: Diam-diam, Saya Akan Suruh Orang Ke Sini untuk "Ngecek"...

BANDAR POKER TERBAIK - Presiden Joko Widodo mengaku puas atas fasilitas yang ada di Gedung Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Saat pidato peresmian, Kamis (14/9/2017), Jokowi mengatakan, akan mengutus orang secara diam-diam untuk mengecek apakah seluruh fasilitas di gedung senilai Rp 465.207.300.000 itu berfungsi seluruhnya. "Saya senang sekali Perpustakaan Nasional sekarang sudah serba digital. ada e-book, e-journal, e macam-macam," ujar Jokowi. "Tapi saya mau tes, bener digital enggak. Diam-diam nanti saya akan suruh orang ke sini. Harus dites, jangan-jangan (tidak berfungsi)," lanjut dia. Setelah berpidato, Jokowi meninjau beberapa fasilitas di gedung 27 lantai tersebut. Usai meninjau, Jokowi mengungkap kepuasannya. "Perpustakaannya sangat representatif, sangat bagus. Fasilitas tadi kita cek, pelayanan untuk menjadi anggota Perpusnas misalnya, enggak ada satu menit sudah diberikan. Saya kita dapat digunakan hingga 50 tahun yang akan datang," ujar dia. Jokowi juga mengapresiasi karena Perpustakaan Nasional juga memiliki fasilitas untuk anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Berdiri di atas lahan seluas 11.975 meter persegi dengan luas bangunan 50.917 meter persegi dan bangunan setinggi 126,3 meter, Gedung Perpustakaan Nasional ini dirancang dengan konsep green building dengan konsumsi energi 150 kwh/mm2 per tahun. Pembangunan gedung ini menggunakan anggaran multiyears (2013-2016) yang menelan biaya Rp 465.207.300.000. Adapun, fasilitas yang ada di gedung ini, antara lain ruang layanan keanggotaan perpustakaan nasional, ruang teater, ruang zona promosi budaya baca, data center, layanan anak, lansia dan disabilitas, layanan koleksi buku langka hingga layanan multimedia.

Bara dalam Sekam di KPK

DOMINO QQ - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus digoyang. Tak hanya menghadapi tekanan-tekanan dari luar yang kian kencang, terutama dari Senayan, lembaga anti-rasuah itu pun kini didera konflik internal di tubuh tim penyidiknya. Muncul kekhawatiran konflik tersebut bisa mengganggu konsentrasi KPK, yang masih sangat diandalkan publik dalam menyikat habis aksi para koruptor di republik ini. Apalagi perseteruan antara atasan dan bawahan di tim penyidik KPK itu terang benderang diperlihatkan kepada publik. Belum juga tuntas atas kasus teror air keras yang telah merusak penglihatannya, penyidik senior Anies Baswedan kini harus berkonflik terbuka dengan atasannya sendiri, Aris Budiman. Aris rupanya sangat kesal atas email Novel tanggal 14 Februari 2017, yang mengatasnamakan “Wadah Pegawai KPK”. Itulah sebabnya, enam bulan kemudian, Direktur Penyidikan KPK berpangkat Brigadir Jenderal Polisi itu melaporkan Novel ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik. Laporan itu tertuang dalam no LP 3937/VIII/2017/PMJ/ Ditkrimsus tanggal 21 Agustus 2017. Aris tentu punya alasan kenapa baru sekarang-sekarang ini dia melaporkan Novel. Brigjen Aris mengaku sudah melaporkan soal email Novel Baswedan ini ke pimpinan KPK, tak lama setelah dia menerima email tersebut. Ia merasa perlu melaporkan ke pimpinan karena isi pesan itu telah menyerangnya secara personal, melecehkannya dengan sebutan 'tidak berintegritas'. "Pada saat di pimpinan, beliau-beliau menanyakan kepada saya, saya katakan bahwa saya tenang menghadapi ini, tetapi tentu saya sebagai pimpinan (Direktur Penyidikan). Kemudian sebagai manusia tersinggung dengan ucapan-ucapan yang diucapkan di dalam email tersebut," kata Brigjen Aris kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 6 September 2017. Novel memang sempat diperiksa Pengawas Internal (PI) KPK terkait hal tersebut. Alih-alih kasusnya dilanjutkan ke Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) untuk sanksi pelanggaran berat, pimpinan malah mengambil alih (tidak melalui DPP) kasus itu, dan langsung memberikan surat peringatan (SP) 2 kepada Novel Baswedan pada akhir Maret 2017 lalu. Dalam perjalanan kasus email itu, pimpinan KPK akhirnya mencabut SP2 untuk Novel Baswedan. Tapi, yang membuat Aris tak habis pikir, pencabutan itu dilakukan tanpa ada pemeriksaan lanjutan. Pimpinan berdalih kasus tersebut masalah internal, dan akan diselesaikan oleh Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM). Sebaliknya, Aris yang baru disebut oleh terdakwa Miryam Haryani, pernah bertemu anggota Komisi III DPR dan meminta uang Rp2 miliar terkait kasus e-KTP, KPK langsung membentuk DPP untuk memproses dugaan pelanggaran etik. Perbedaan perlakuan ini yang melatarbelakanginya membuat laporan ke polisi. Dengan kondisi itu, mantan Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menyebut ada orang-orang di KPK yang memang bisa mempengaruhi kebijakan pimpinan. Kesimpulan itu pula yang dia beberkan di depan Pansus Angket DPR, Selasa malam, 29 Agustus 2017. Meski tanpa restu pimpinan KPK, Aris merasa wajib memenuhi undangan pansus DPR. "Orang-orang ini powerfull, saya tidak bisa sebut nama tapi bapak sendiri bisa memahami itu. Ada orang yang bisa mempengaruhi kebijakan direksi," kata Aris di depan Pansus DPR. Protes Novel kepada Aris melalui email ini dipicu keberatan Wadah Pegawai KPK, dimana Novel selaku ketuanya, terkait rencana pengangkatan ketua satuan tugas (Kasatgas) KPK dari luar KPK atau dari anggota Polri yang belum pernah bertugas di KPK. Menurut Wadah Pegawai, untuk menjadi Kasatgas di KPK harus melewati serangkaian prosedur yang sudah ada, termasuk soal integritas dan kapabilitasnya sebagai penyidik. [Baca: Menilik Perseteruan Brigjen Aris Budiman Vs Novel Baswedan] Ketua KPK, Agus Rahardjo, menyebut protes yang dilayangkan Wadah Pegawai itu terlalu berlebihan dan melanggar etika dalam penyampaian keberatan. Padahal, rencana pengangkatan Kasatgas KPK baru sebatas usulan, dan belum ada tindak lanjut apa-apa dari pimpinan. "Jadi complain-nya itu memakai bahasa yang dalam tanda kutip itu bisa menghina orang," kata Agus di Gedung Kementerian PAN RB, Jakarta, akhir Maret lalu. Selain Brigjen Aris Budiman, Novel yang tengah berkutat pada proses pemulihan matanya akibat penyiraman air keras, juga dilaporkan mantan koleganya sesama penyidik di KPK, Komisaris Besar Polisi Erwanto Kurniadi ke polisi, atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri itu melaporkan Novel pada 5 September 2017, atas pernyataannya yang dimuat di sebuah majalah nasional yang terbit pada April 2017. Erwanto keberatan dengan pernyataan Novel tentang penyidik KPK yang berasal dari Polri berintegritas rendah. Sedikitnya ada lima laporan yang diterima Polda Metro Jaya terkait perseteruan antara penyidik senior KPK, Novel Baswedan dan Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman. Dua diantaranya langsung ditujukan kepada Novel Baswedan, sedangkan sisanya laporan terkait konten pemberitaan di media massa. "Ya, kami telah menerima lima laporan," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono saat dikonfirmasi wartawan pada Rabu 6 September 2017. 'On the Track' Aris merasa apa yang dia lakukan selama ini sudah benar. Ia sudah berusaha tenang menghadapi manuver anak buahnya, Novel. Aris mengklaim pernah berupaya mediasi dengan Novel, tapi hasilnya nihil. Sebaliknya, Novel justru semakin gencar dan puncaknya melayangkan tuduhan kasar melalui sebuah email. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988 itu menilai tuduhan Novel melalui email itu telah melewati batas, cenderung fitnah, karenanya ia sangat tersinggung. Ditambah lagi, pernyataan Novel di media massa pasca kasus email semakin menjadi-jadi, yang membuatnya semakin berang. "Dengan lantang mereka (Novel Baswedan Cs) meneriaki kami yang Polri ini adalah penyusup. Tukang bocorin berkas dan sebagainya. Coba (lihat itu) muncul di dalam koran-koran, majalah-majalah nasional itu seperti apa? Itu kan detil sekali," kata Aris saat ditemui wartawan di Jakarta, Rabu, 6 September 2017. Dalam kesempatan itu, Aris menyangkal semua tuduhan miring kepadanya. Dari terkait pembangkangan terhadap perintah atasan untuk tak menghadiri undangan pansus, tuduhan ingin menggembosi KPK, sampai terima uang Rp2 miliar terkait penanganan perkara e-KTP. "Saya sudah on the track. Saya jamin. Saya jamin semua itu. Keputusan apa pun diambil pimpinan saya laksanakan, termasuk saya sudah satu minggu tidak ada pemeriksaan terhadap Novel, setelah saya ngomong, 'Pak ini kok tidak dtindaklanjuti, tindakan Novel terhadap saya,' barulah PI (Pengawas Internal KPK) memeriksa," ujarnya. Aris menegaskan tindakannya hadir rapat Pansus Angket bukan suatu tindakan yang ilegal. Pasalnya, Ia telah melalui semua proses dan mekanisme administrasi yang ada di KPK. Apalagi, DPR lembaga yang konstitusional, ditambah putusan Mahkamah Konstitusi terkait keabsahan pansus Hak Angket belum keluar. "Jadi saya tidak bersalah, tidak melanggar Perppu, tidak ada yang saya langgar itu. Semuanya lewat administrasi saya lalui semua," kata mantan Dirreskrimsus Polda Metro Jaya tersebut. Ia tak ingin berpolemik dengan tudingan sejumlah pihak yang menyebutnya melawan perintah pimpinan KPK dengan menghadiri Pansus angket. Menurutnya, keberadaan pansus DPR diatur dalam UU, dengan demikian kehadirannya di DPR legal. "Di pihak lain, KPK menyatakan ini ilegal, kan diklaim seperti itu. Ada penengahnya namanya MK, yang belum mengeluarkan keputusan antara mereka siapa yang bener nih. Kan klaim sepihak semua," ucapnya. Di luar itu, jenderal bintang satu Polri ini sangat yakin dengan rekam jejaknya selama ini. Bahkan, publik bisa melacak ke sejumlah daerah di Indonesia, dimana Ia pernah bertugas sebagai anggota Polri. Mantan Kapolresta Pekalongan itu menantang siapapun yang meragukan integritasnya selama betugas di Kepolisian. "Kalau saya dibilang tak integritas, wong tak pernah kok saya lakukan pelanggaran sebagainya," tegasnya. Bukan cuma dalam pekerjaan, klaim Aris, ia pun sangat melarang keras anak, istri serta keluarganya memakai otoritasnya untuk melakukan hal-hal tertentu, apalagi menyalahi peraturan perundang-undangan. "Saya berkarir tak pernah menggunakan otoritas, saya tidak pernah menggunakan apapun itu. Saya merangkak lho berkarir itu. Tapi saya tidak pernah mengeluh. Tidak," kata Aris. Tim Independen Dari Singapura, Novel menjawab semua tuduhan perseteruannya dengan Aris. Dalam wawancara eksklusif dengan tvOne, Novel mengakui pernah mengirimkan email kepada atasannya itu. Namun, Ia membantah sengaja menyerang Aris dan menebar api permusuhan. "Setelah saya kirim (email) memang saya bertemu Pak Aris, dan sering beberapa kali terjadi pertemuan. Artinya saya ini menggambarkan tidak ada sesuatu yang dipersepsikan orang bahwa ada sesuatu permusuhan, saya kira ndak demikian," kata Novel Novel mengaku siap bila nantinya akan dilakukan verifikasi terkait isu-isu maupun persepsi yang muncul di publik bahwa ada persoalan di internal KPK. "Seandainya pun apa yang disampaikan Pak Aris di pansus ada yang tidak benar, secara pribadi saya maafkan, tidak masalah," terang Novel. Hanya saja, dia berharap jangan sampai gara-gara masalah ini KPK secara kelembagaan, dipersepsikan ada yang 'main perkara', bisa mengatur kasus dan lain sebagainya. "Saya pastikan itu enggak benar. Tapi ini kan hanya jawaban nih. Sangat tidak tepat kalau saya hanya sekedar menjawab, tapi akan lebih tepat dibentuk tim independen, diperiksa, dilihat aja di dalam permasalahannya, apakah benar seperti itu?," tegasnya. Mantan perwira polisi itu menambahkan, pimpinan KPK bisa membentuk tim independen untuk menverifikasi tuduhan-tuduhan itu. Sebab, kata Novel, untuk memastikan ada tidaknya permasalahan di internal KPK, seberapa banyak persoalannya, dan bagaimana dampaknya, bisa diungkap melalui tim yang bekerja secara independen. Sementara itu, terkait laporan Aris dan mantan penyidik KPK ke Kepolisian, Novel sendiri sudah mengetahuinya. Kakak Novel, Taufik Baswedan mengatakan adiknya telah mengetahui laporan Direktur Penyidikan KPK itu ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan. "Iya, (Novel) sudah tahu. Tetapi dia belum menyampaikan apa-apa ke saya (untuk menghadapi ini), kebetulan saya juga sedang di Jakarta sekarang," kata kakak kandung Novel, Taufik Baswedan, saat dikonfirmasi awak media melalui pesan singkat, Minggu, 3 September 2017. Taufik menegaskan keluarganya tidak mau gegabah dalam menghadapi laporan Aris Budiman. Apalagi, hal itu ranah internal KPK. "Tidak perlu buru-buru harusnya, kan semua itu kan tidak terjadi tiba-tiba, pasti ada sebabnya. Cerita soal email itu terjadi di internal (KPK), dan itu kritikan yang seharusnya menjadi cambuk untuk lebih baik, enggak perlu sensitif begitulah," terang Taufik. Kendati polisi sudah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP), Ia memastikan Novel dan pihak keluarga tetap menghormati proses hukum. Tapi ia meyakini yang dilakukan adiknya untuk kebaikan KPK. "Kami jalani saja, karena kadang suatu yang kita benci itu padahal itu baik untuk kita, dan yang kita suka padahal itu buruk untuk kita. Jadi kami mengalir saja dan harus selalu siap dengan apa yang terjadi," kata Taufik. Diminta Berdamai KPK sendiri akan memberi pendampingan hukum terhadap Novel yang dilaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya. Pendampingan tersebut dilakukan oleh Biro Hukum KPK yang saat ini dinakhodai AKBP Setiadi. Tak hanya Novel, Biro Hukum KPK juga akan memberikan pendampingan hukum kepada Aris. "Pendampingan dan bantuan hukum ini sesuai peraturan yang berlaku," kata Febri di kantornya, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis 7 September 2017.? Disinggung mengenai potensi terjadinya konflik kepentingan karena Kabiro Hukum KPK juga berasal dari Polri, Febri mengakui tak ada kekhawatiran sedikitpun bagi KPK. Pasalnya, meskipun KPK di dalamnya terdiri dari berbagai unsur, baik Polri, Kejaksaan, Kementerian, PNS, maupun rekrutan sendiri, institusinya tetap terjaga sistem yang sudah tercipta sebelumnya. "Jadi bagi kami dari manapun, kami mengandalkan sistem internal yang berjalan. Meski biro hukum dari kepolisian, kami tidak lihat asal usul dan keputusan diketahui melalui proses berjenjang hingga ke pimpinan," kata Febri. Ketua KPK, Agus Rahardjo mengingatkan agar bawahannya tidak lagi bertikai. Perseteruan antara Aris Budiman dan Novel, menurut Agus, harus menjadi pengingat bagi segenap anggota KPK untuk tetap lebih kompak. Mengingat masih banyak kasus yang perlu ditangani. "Kemaren saya sudah pesan, hentikan yang namanya mengelompok sendiri-sendiri," kata Agus di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Sabtu, 2 September 2017. Senada, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief juga berharap kasus tersebut dapat diselesaikan dengan baik oleh kedua belah pihak. Meskipun laporan Aris terhadap Novel memang bersifat individual. Namun, ia berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan cara mediasi. "Kami berharap ini tidak sampai ke pengadilan. Mungkin mudah-mudahan pimpinan KPK dan pimpinan di Mabes Polri bisa membicarakan ini," katan Laode di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 1 September 2017. Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, memastikan Polri akan bersikap profesional dalam menangani kasus ini. Meskipun sang pelapor adalah jenderal polisi, Ia memastikan semua laporan yang masuk akan diperlakukan sama. Laporan yang masuk akan diselidiki lebih dulu, diuji laporan dan barang buktinya. "Kami mintai keterangan persoalan apa yang dilaporkan. Kemudian kami uji laporan tersebut dengan bukti, mungkin bentuknya saksi atau mungkin alat bukti lain, seperti bukti berita mungkin. Kira-kira begitu langkahnya, tapi awal pasti penyelidikan dulu," kata Komjen Ari Dono di kantornya.

Apa yang Terjadi Jika AS Menghukum Mitra Dagang Korut?

BANDAR POKER TERBAIK - Seberapa realistis bagi Amerika Serikat untuk memutus hubungan dagang dengan semua negara yang berbisnis dengan Korea Utara?

Inilah ancaman Presiden AS Donald Trump di Twitter menyusul uji coba nuklir Korut ke enam yang baru lalu.

Sebuah uji coba terbesar sampai saat ini, dan yang diklaim sebagai uji coba bom hidrogen yang sukses.

Komunitas internasional telah mencoba segala hal, kecuali tindakan militer untuk menghentikan Korut.

Namun tidak ada satu pun upaya, baik sanksi, isolasi, atau bahkan ancaman pemusnahan yang dapat mengurangi ambisi nuklirnya.

Jadi sekarang, lebih dari hanya sekadar menghukum Korut, Presiden Trump pun berniat, akan menghukum semua negara yang masih berbisnis dengan Korut dengan menghentikan perdagangan AS dengan negara-negara tersebut.

Untuk melihat seberapa realistis tindakan itu -pertama-tama harus melihat negara-negara mana yang memiliki hubungan bisnis dengan Korut.

Menurut Badan Perdagangan Investasi dan Promosi Korea, KOTRA, ada sekitar 80 negara yang berdagang dengan Pyongyang pada 2016 termasuk:

Antara lain, China, Rusia, India, Pakistan, Singapura, Jerman, Portugal, Perancis, Thailand, dan Filipina.

Total perdagangan Korut dengan semua negara dalam daftar tersebut bernilai $6,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 87,7 triliun.

Angka itu tumbuh sekitar lima persen per tahun. Memang, nilai perdagangan bagi sebagian negara-negara itu tergolong kecil dan nilainya menurun. Namun, ada beberapa temuan yang menarik.

Singapura -yang menjadi negara di posisi ke-8 di dalam daftar rekanan dagang terbesar Korut, mengalami penurunan jumlah perdagangan dengan Pyongyang hingga 90 persen pada 2016.

Sementara, Filipina - mengalami peningkatan sebesar 171 persen dalam nilai perdagangan dengan Korut.

Baik Singapura, maupun Filipina, keduanya adalah rekan dagang AS.

Bahkan, banyak dari negara di dalam daftar tersebut adalah rekan dagang AS, dan sebagian besar nilai perdagangan mereka dengan AS, jauh melebihi jumlah transaksi yang mereka lakukan dengan Korut.

Namun, ada satu negara yang berpotensi mengendalikan situasi ini. Tak perlu kaget mengetahui bahwa konsumen dan penyuplai terbesar Pyongyang adalah China.

Sekitar 90 persen perdagangan Korut dilakukan dengan China.

Beijing kebanyakan membeli batu bara dan mineral dari Pyongyang, dan menyuplai makanan dan bahan bakar yang krusial untuk penduduk Korut.

Data dari 2016 tidak jelas merefleksikan apa yang terjadi saat ini, setelah pada Februari lalu China melarang Korut membeli batu bara.

Jadi saat Trump mengatakan AS akan memutus bisnis dengan negara-negara yang berdagang dengan Pyongyang, sudah pasti salah satunya adalah China.

Namun, tentu  sulit untuk melihat bagaimana hal itu dapat terwujud tanpa kerusakan terhadap ekonomi AS.

Begini penjabarannya:

Dalam perdagangan, China adalah rekan dagang terbesar AS.

AS membeli lebih dari 450 miliar dollar AS atau Rp 6.000 triliun, barang-barang dari China tahun lalu, dan mengekspor 115 miliar dollar AS atau Rp1.500 triliun ke China.

Memutus perdagangan dengan Beijing dapat membebani AS dengan hampir satu juta bidang, berkaitan dengan barang-barang, dan jasa yang diekspor ke China.

Bahkan, ancaman Trump menerapkan tarif ke China, karena memanipulasi mata uang akan berdampak sangat buruk pada harga barang-barang di AS, membuat harga sebuah iPhone naik sekitar lima persen misalnya.

Ekonomi global

Jangan lupa, segala sesuatu yang mempengaruhi China juga mungkin mempengaruhi ekonomi global.

Institusi peneliti global Capital Economics mengatakan, jika AS berhenti membeli barang-barang dari China sekaligus, negara itu akan menderita sebesar tiga persen dari PDB mereka.

Itu akan memberi dampak tidak langsung di perekonomian Asia, yang sebagian besar memandang China sebagai rekan dagang terbesar mereka, dan pembeli barang-barang dari China.

Itu sebabnya, Menteri Ekonomi Steve Mnuchin mengajukan cara yang tidak begitu langsung untuk 'menghukum' negara-negara ini.

Dia mengatakan dalam sebuah wawancara dengan FoxTV pada Senin (4/9/2017), telah disiapkan sebuah paket sanksi yang akan memutus 'semua perdagangan dan bisnis lain' dengan Pyongyang.

Dia pun menambahkan, ada jauh lebih banyak hal yang dapat dilakukan AS secara ekonomi. Namun itu pun mirip dengan hal serupa lain yang pernah dilakukan AS sebelumnya.

Jadi, yang tersisa saat ini justru adalah AS yang memiliki pilihan ekonomi yang semakin sedikit, untuk benergosiasi dengan Pyongyang.

Meski, jika Presiden Trump melanjutkan ancaman perdagangannya, hampir pasti hal itu akan menciptakan reaksi buruk di kongres.

Sulit untuk melihat bagaimana Trump dapat menjual sebuah kebijakan dengan efektivitas yang dipertanyakan, dan yang dapat merusak AS secara ekonomi dibandingkan apa yang dapat dibatasi dari opsi nuklir Korut.

Aneka Pernikahan Anak Pejabat yang Bikin Kepo Masyarakat

AGEN JUDI TERPERCAYA - Beberapa pernikahan anak pejabat negara, menjadi perhatian masyarakat. Mereka mengikuti betul prosesnya. Baju dan make up saja jadi bahan obrolan mereka.

Beberapa pejabat publik memang masuk kategori high profile, alias sangat menarik atensi publik. Bahkan ketika mereka menikahkan anak saja, semua orang ingin tahu. Apalagi kalau besanan dengan sesama pejabat tinggi, wah makin kepo deh masyarakat.

Hari ini, Minggu (3/9/2017) Komjen Budi Waseso menggelar pesta pernikahan putrinya Nindya Nur Prasastri dengan Mochamad Herviano Widyatama, putra Jenderal Pol Budi Gunawan. Akad nikahnya saja pada Sabtu (2/9) sampai dihadiri Presiden Jokowi.

Tapi ini bukan pertama kalinya pernikahan anak pejabat publik menarik perhatian masyarakat inilah aneka pernikahan anak pejabat yang menjadi perhatian masyarakat:

Ada Perbaikan, Bukit Penanjakan Bromo Ditutup Tiga Bulan

POKER UANG ASLI - Bukit Penanjakan di Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, akan ditutup selama 3 bulan, mulai 11 September-10 Desember 2017. Penutupan dilakukan sehubungan adanya perbaikan sarana prasarana di area yang selama ini dikenal sebagai lokasi terbaik melihat sunrise dan panorama Gunung Bromo tersebut. "Penutupan resmi dimulai 11 September-10 Desember 2017. Mulai besok akan kami lakukan sosialisasi, kami kumpulkan semua pedagang, tukang ojek, pengemudi jip dan pelaku wisata lainnya agar tidak kaget kalau akan dilakukan perbaikan," kata Kasi I TNBTS, Sarmin, Penutupan tersebut tertuang dalam pengumuman resmi dari pihak TNBTS No PG 3/T.8/TU/TU.1/8/2017 tentang penutupan Bukit Penanjakan tertanggal 30 Agustus 2017 yang ditandatangani, Jhon Kenedie, sebagai Kepala Balai Besar TNBTS, di Malang. Meski kawasan Penanjakan ditutup, wisatawan masih bisa menikmati sunrise dan keindahan panorama Bromo di atas Bukit Kingkong dan Bukit Cinta," terangnya. Perbaikan sarana prasarana akan berdampak langsung pada roda perekonomian warga sekitar. Semakin nyaman lokasi di Penanjakan akan semakin banyak wisatawan. "Makanya kami minta pelaku wisata bersabar. Perbaikan ini agar wisatawan semakin nyaman," pungkasnya. Perbaikan sarana prasarana di kawasan bukit penanjakan merupakan bagian dari pengembangan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang merupakan salah satu destinasi wisata prioritas nasional. Selai TNBTS, juga ada Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Borobudur, Mandalika, Wakatobi, Pulau Morotai dan Labuan Bajo.

Pemerintah RI Diminta Desak Myanmar Hentikan Kejahatan ke Rohingya

AGEN JUDI TERPERCAYA - Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah Indonesia untuk aktif ikut ambil bagian dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan di Myanmar. Pasalnya kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar sudah semakin memprihatinkan. "Pemerintah Indonesia selayaknya melakukan upaya diplomasi kepada pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan kejahatan HAM yang diarahkan kepada komunitas Rohingnya.

Selain itu, pemerintah Indonesia seharusnya mendesak pemerintah Myanmar untuk mengizinkan Tim Pencari Fakta yang dibentuk Dewan HAM PBB pada Maret 2017 untuk mengungkap kebenaran, menuntut tanggungjawab para pelaku kejahatan HAM dan menjamin keadilan bagi para korban," ujar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam jumpa pers di HDI Hive Menteng, Jl. Probolinggo, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/9/2017). Menurut catatan Amnesty International, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) telah dialami penduduk di negara bagian Rakhine, terutama komunitas Rohingnya selama puluhan tahun karena tindakan sewenang-wenang pemerintah Myanmar. Pasalnya pemerintah Myanmar memandang komunitas Rohingnya dan milisi bersenjata di Rakhine sebagai ancaman atas kedaulatan mereka. "Pada 2016 misalnya aparat bersenjata Myanmar telah dengan sengaja melakukan pembunuhan kepada warga sipil, menembak secara serampangan di desa-desa, menangkap pemuda Rohingnya tanpa alasan jelas, memperkosa perempuan Rohingnya, dan merusak tempat tinggal serta harta benda mereka," ujar Usman.
Amnesty International juga mencatat pelanggaran HAM serius pada 2017 ini. Ratusan warga telah menjadi korban dalam bentrokan dengan aparat bersenjata pemerintah dan ribuan warga terpaksa mengungsi ke Bangladesh untuk menyelamatkan diri dari aparat bersenjata Myanmar. "Pada gelombang serangan tahun 2017 ini, pelanggaran HAM di Rakhine bahkan memaksa penduduk untuk meninggalkan tempat tinggal karena ancaman serius terhadap nyawa mereka serta melarikan diri ke arah Bangladesh sebagai negara tetangga. Sudah selayaknya pemerintah Bangladesh membuka pintunya bagi mereka yang mencari perlindungan dan menjamin kelangsungan penghidupan mereka selama di dalam pengungsian," kata Usman.
Amnesty International juga meminta Bangladesh membuka pintu bagi para pengungsi Rohingya. Usman berharap pemerintah Indonesia dan ASEAN mau menerima pengungsi Rohingya dan menyediakan tempat tinggal yang layak. "Amnesty international juga menyerukan pemerintah lndonesia serta negara ASEAN lainnya agar mau menerima para pengungsi komunitas Rohingnya dan menyediakan perlindungan serta tempat tinggal yang layak untuk mereka," harapnya.